Tutorial Pelaporan Pemotongan PPh Pasal 23/26 Melalui E-Bupot

Mulai Agustus 2020, Wajib Pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia dan bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 23/26 diwajibkan membuat e-Bupot 23/26 melalui DJP Online?

Lalu, bagaimana sih pengaplikasiannya?

Di video ini kita dapat mengetahui tata cara (tutorial) pelaporan pemotongan PPh Pasal 23/26 melalui e-Bupot 23/26, yang wajib diimplementasikan oleh seluruh Wajib Pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tonton Video Ini

Pertanyaan Pembaca

PKP yang hanya jual barang tp tidak ada jasa (suplier), apakah juga harus bikin/lapor e-bupot?

Apabila terdapat biaya-biaya yang perlu dilakukan pemotongan PPh 23/26, seluruh PKP wajib melakukan pemotongan dan pelaporan melalui e-Bupot ya kak, walaupun PKP tsb hanya menjual barang atau tidak.

Kalo pembetulan spt nya gimana kakak ? Makasiii

Jika ingin melakukan pembetulan, kakak bisa rekam dahulu bukti potong tambahan (jika ada dokumen pendukung yang belum dibuatkan atau tertinggal dibuatkan bukti potong). Jika ada bagian dari bukti potong yang salah atau ingin direvisi, sedangkan bukti potong tersebut sudah dilaporan di SPT Normal, maka kakak bisa melakukan perubahan dengan pilih menu UBAH (Sub Menu Tombol Aksi), maka perubahan ini mengakibatkan status Bukti
Potong tersebut menjadi PEMBETULAN. Kemudian lakukan posting ulang, maka akan muncul SPT Pembetulan ke – 1.

Penomoran bukti potongnya bagaimana mbk?? apakah berlanjut dari nomor sebelumnya??(yg di e-spt pph psl 23/26 lama)

Untuk penomoran bukti potongnya sudah otomatis dari sistem DJP Online ya kak jadi kita tidak perlu buat manual sesuai dengan lanjutan nomor di e-SPT PPh Pasal 23/26.

Ka, mau tanya, mengenai e-bupot, kalau misalnya kita sudah submit SPT dan berhasil, dan ternyata terskip dokumen yang belum kita input di e-bupot. ( dimana dokumen tsb adalah dokumen yang dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas/ SKB. Yang saya mau tanyakan, gimana caranya dalam penginputan kembali ?

Apabila sudah berhasil dilaporkan SPT Normalnya, maka perlu dilakukan pembetulan. Cara penginputan kembalinya yaitu seperti input bukti potong biasanya kak (Bukti Pemotongan > PPh 23 > Input BP 23). Kemudian pada bagian DOKUMEN, kakak bisa isikan seperti biasa dan pilih PPh Pasal 23 Dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Apabila PPh Pasal 23 yang dipotong menggunakan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) maka kakak akan diminta untuk input nomor SKB kemudian klik SEARCH. Jika data SKB tersebut ditemukan, masih berlaku, dan statusnya approved, maka data SKB tersebut dapat digunakan di bupot. Kemudian lakukan posting seperti biasa kak.